Info URDI Volume 26 mengambil tema tentang Pemekaran Wilayah yang terjadi di Indonesia. Artikel utama berjudul Pemekaran Wilayah: Peluang dan Tantangan ditulis oleh Dr. Susongko Sahardjo mengupas secara mendalam istilah pemekaran wilayah, sejarah pemekaran wilayah di Indonesia, keuntungan dan kerugian melakukan pemekaran wilayah serta tantangan pemekaran wilayah pada masa yang akan datang.
Artikel selanjutnya di tulis oleh Kismet Kosasih yang membahas lebih jauh tentang pemekaran wilayah daerah kabupaten/kota di Indonesia dilihat dari sisi regulasi yang ada selama ini, termasuk juga alasan daerah melakukan pemekaran wilayah serta arah pemekaran wilayah menurut sudut pandang politis.
Artikel lainnya tentang evaluasi dampak pemekaran wilayah yang disarikan oleh Desyrijanti Azharie dari hasil studi Bappenas. Artikel ini menjelaskan latar belakang dilakukan evaluasi dampak pemekaran wilayah, hasil evaluasi kinerja dan aspek-aspek yang dinilai serta saran bagai daerah jika ingin melakukan pemekaran wilayah.

Selengkapnya tentang Info URDI Volume 26 ini dapat anda baca dengan mendownloadnya di sini

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal maupun global, URDI kembali melaksanakan pelatihan internasional tentang ”Local and Urban Governance in Indonesia” pada tanggal 17-31 Mei 2009 di Jakarta dan Bandung. Pelatihan ini merupakan rangkaian pelatihan dan studi banding delegasi pemerintah Afghanistan di 6 (enam) negara Asia yaitu: India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia dan Thailand yang dilakukan atas kerjasama antara the Network of Local Government Training and Research Institutes in Asia and the Pacific (LOGOTRI) dan United Nations Development Program (UNDP) Afghanistan.

Pelaksanaan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem pemerintahan di Republik Islam Afghanistan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Dengan demikian rangkaian pelatihan ini diharapkan akan memberikan masukan bagi delegasi Afghanistan untuk menyiapkan peraturan perundangan tentang desentralisasi serta meningkatkan kemampuan pemerintah khususnya di tingkat lokal agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana Strategis adalah dokumen yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi, misi  pemerintah daerah. Tujuannya agar rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan SKPD untuk lima tahun dapat saling bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan Rencana Tahunan (Renja).