Pelatihan Local and Urban Governance di Indonesia
Friday, 12 June 2009
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal maupun global, URDI kembali melaksanakan pelatihan internasional tentang ”Local and Urban Governance in Indonesia” pada tanggal 17-31 Mei 2009 di Jakarta dan Bandung. Pelatihan ini merupakan rangkaian pelatihan dan studi banding delegasi pemerintah Afghanistan di 6 (enam) negara Asia yaitu: India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia dan Thailand yang dilakukan atas kerjasama antara the Network of Local Government Training and Research Institutes in Asia and the Pacific (LOGOTRI) dan United Nations Development Program (UNDP) Afghanistan.

Pelaksanaan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem pemerintahan di Republik Islam Afghanistan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Dengan demikian rangkaian pelatihan ini diharapkan akan memberikan masukan bagi delegasi Afghanistan untuk menyiapkan peraturan perundangan tentang desentralisasi serta meningkatkan kemampuan pemerintah khususnya di tingkat lokal agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Read more...
 
Pendampingan Penyusunan Renstra Renja SKPD
Monday, 18 May 2009
Rencana Strategis adalah dokumen yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi, misi  pemerintah daerah. Tujuannya agar rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan SKPD untuk lima tahun dapat saling bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan Rencana Tahunan (Renja).

Read more...
 
Pendampingan Penyelenggaraan MUSRENBANG Dalam Rangka Penyusunan RPJMD Kota Tangerang 2009 - 2013
Monday, 11 May 2009
Pendekatan pembangunan yang partisipatif telah berkembang dengan pesat dan diandalkan sebagai solusi yang paling efektif untuk perencanaan pembangunan di berbagai daerah dewasa ini.  Adapun kunci pembangunan partisipatif terletak pada keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan tahap jajak aspirasi masyarakat yang biasanya direalisasikan dalam bentuk kegiatan musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang sendiri merupakan forum yang melibatkan berbagai pihak di suatu daerah yang dianggap sebagai elemen yang dapat mewakili keseluruhan masyarakatnya mulai dari aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga lembaga masyarakat dalam rangka menampung dan mendiskusikan arah pembangunan, prioritas kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya yang cenderung kompleks, karena mencoba menengahi aspirasi yang multi-kepentingan agar sinkron, terpadu, selaras dan beriringan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka dibutuhkan tahapan negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi yang baik demi tercapainya konsensus bersama.
Read more...
 
Konsinyasi Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang 2009-2013, Anyer 6-8 April 2009
Monday, 04 May 2009
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan dalam masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Penyusunan RPJMD tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJMD sendiri merupakan dokumen strategis yang memuat: (i) arah pengembangan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (ii) bagaimana upaya untuk mencapainya dan; (iii) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

RPJMD 1Tahapan penyusunan RPJMD berdasarkan PP. 40/2006 dimulai dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD, yang berisi visi-misi KDH terpilih, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas KDH terpilih dan kerangka ekonomi daerah. Kemudian dokumen Rancangan Awal RPJMD tersebut akan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra yang juga merupakan masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD tersebut kemudian dibahas dalam musrenbang untuk menjaring aspirasi dan masukan dari stakeholder terkait, dan selanjutnya difinalisasi menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 4 of 9