Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal maupun global, URDI kembali melaksanakan pelatihan internasional tentang ”Local and Urban Governance in Indonesia” pada tanggal 17-31 Mei 2009 di Jakarta dan Bandung. Pelatihan ini merupakan rangkaian pelatihan dan studi banding delegasi pemerintah Afghanistan di 6 (enam) negara Asia yaitu: India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia dan Thailand yang dilakukan atas kerjasama antara the Network of Local Government Training and Research Institutes in Asia and the Pacific (LOGOTRI) dan United Nations Development Program (UNDP) Afghanistan.

Pelaksanaan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem pemerintahan di Republik Islam Afghanistan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Dengan demikian rangkaian pelatihan ini diharapkan akan memberikan masukan bagi delegasi Afghanistan untuk menyiapkan peraturan perundangan tentang desentralisasi serta meningkatkan kemampuan pemerintah khususnya di tingkat lokal agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana Strategis adalah dokumen yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi, misi  pemerintah daerah. Tujuannya agar rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan SKPD untuk lima tahun dapat saling bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan Rencana Tahunan (Renja).

Pendekatan pembangunan yang partisipatif telah berkembang dengan pesat dan diandalkan sebagai solusi yang paling efektif untuk perencanaan pembangunan di berbagai daerah dewasa ini.  Adapun kunci pembangunan partisipatif terletak pada keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan tahap jajak aspirasi masyarakat yang biasanya direalisasikan dalam bentuk kegiatan musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang sendiri merupakan forum yang melibatkan berbagai pihak di suatu daerah yang dianggap sebagai elemen yang dapat mewakili keseluruhan masyarakatnya mulai dari aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga lembaga masyarakat dalam rangka menampung dan mendiskusikan arah pembangunan, prioritas kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya yang cenderung kompleks, karena mencoba menengahi aspirasi yang multi-kepentingan agar sinkron, terpadu, selaras dan beriringan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka dibutuhkan tahapan negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi yang baik demi tercapainya konsensus bersama.