Pendekatan pembangunan yang partisipatif telah berkembang dengan pesat dan diandalkan sebagai solusi yang paling efektif untuk perencanaan pembangunan di berbagai daerah dewasa ini.  Adapun kunci pembangunan partisipatif terletak pada keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan tahap jajak aspirasi masyarakat yang biasanya direalisasikan dalam bentuk kegiatan musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang sendiri merupakan forum yang melibatkan berbagai pihak di suatu daerah yang dianggap sebagai elemen yang dapat mewakili keseluruhan masyarakatnya mulai dari aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga lembaga masyarakat dalam rangka menampung dan mendiskusikan arah pembangunan, prioritas kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya yang cenderung kompleks, karena mencoba menengahi aspirasi yang multi-kepentingan agar sinkron, terpadu, selaras dan beriringan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka dibutuhkan tahapan negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi yang baik demi tercapainya konsensus bersama.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan dalam masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Penyusunan RPJMD tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJMD sendiri merupakan dokumen strategis yang memuat: (i) arah pengembangan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (ii) bagaimana upaya untuk mencapainya dan; (iii) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tahapan penyusunan RPJMD berdasarkan PP. 40/2006 dimulai dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD, yang berisi visi-misi KDH terpilih, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas KDH terpilih dan kerangka ekonomi daerah. Kemudian dokumen Rancangan Awal RPJMD tersebut akan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra yang juga merupakan masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD tersebut kemudian dibahas dalam musrenbang untuk menjaring aspirasi dan masukan dari stakeholder terkait, dan selanjutnya difinalisasi menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Hingga saat ini, pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih belum merata di semua tempat dan belum memadai dari segi jumlah maupun kualitasnya. Ketersediaan air bersih untuk beragam penggunaan di rumah tangga sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan dan kebersihan masyarakat.

Permasalahan air bersih dan sanitasi lingkungan biasanya dialami oleh warga masyarakat berpenghasilan rendah dan tergolong kelompok masyarakat miskin. Biasanya kelompok masyarakat ini tinggal pada kawasan permukiman yang tidak terencana dan tidak memiliki akses kepada penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak dan terjangkau. Sementara itu, pelayanan air bersih dan sanitasi dari pemerintah kota/daerah masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan semua warganya. Dalam kondisi seperti diatas, banyak warga masyarakat kelompok berpendapatan rendah memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih dan air minum dengan membeli air dari para penyedia jasa dengan harga yang relatif lebih mahal. Oleh karenanya masyarakat berpenghasilan rendah membayar lebih mahal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.