Research

Adaptasi Modul Cities Infrastructure Investment Prioritization and Programming (CIIPP) dari CDIA

Di era desentralisasi dan tingginya tingkat urbanisasi ke perkotaan, pemerintah kota memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Di sisi lain, terdapat lembaga keuangan yang dapat membantu kota mewujudkan proyek infrastruktur. Agar lembaga keuangan dapat memberikan komitmen pendanaan melalui perjanjian pinjaman infrastruktur, pemerintah kota perlu menyampaikan rencana proyek investasi yang dirumuskan dengan baik dan bankable serta menunjukkan kemampuan teknis dan manajemen untuk menjamin keberlangsungan proyek.

Cities Infrastructure Investment Prioritization and Programming (CIIPP) Module merupakan tools yang dikembangkan oleh CDIA (Cities Development Initiatives for Asia) untuk membantu kota-kota dalam menentukan prioritas proyek infrastruktur kota sesuai dengan kemampuan finansial kota. CDIA adalah lembaga donor yang bermarkas di Manila, Filipina yang memberikan bantuan pendampingan teknis terhadap pemerintah kota di Asia untuk mengurangi kesenjangan antara rencana pembangunan kota dan pembangunan infrastruktur kota. URDI dan YIPD ditunjuk sebagai representatif CDIA di Indonesia yang disebut NPO (National Partner Organization).

 

CIIPP Module menjelaskan tentang 3 tahap dalam menentukan proyek infrastruktur prioritas kota yaitu financial capacity analysis, project prioritization, dan investment programming. Pada tahap pertama dilakukan analisis terhadap kemampuan keuangan kota dengan menggunakan data keuangan kota yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Neraca Keuangan. Analisis data tersebut menghasilkan besarnya kemampuan keuangan kota untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kemampuan untuk membayar hutang.

Pada tahap kedua, dilakukan analisis terhadap proyek-proyek terpilih yang menjadi proritas kota untuk dilakukan penilaian sejauh mana proyek tersebut dapat memenuhi tujuan pembangunan kota. Masing-masing kota akan dinilai berdasarkan kriteria dampak sosial ekonomi, dampak lingkungan, tanggapan publik, tujuan proyek, dan kelayakan proyek. Hasil analisa tahap kedua berupa daftar urutan proyek berdasarkan nilai yang dihasilkan yang menjadi proyek potensial bagi kota.

Tahap 3 adalah menggabungkan antara hasil dari tahap 1 dan tahap 2, yaitu menentukan proyek prioritas sesuai kemampuan keuangan kota. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kondisi keuangan kota dapat memenuhi pendanaan proyek-proyek tersebut. Proyek yang berada pada urutan teratas pada tahap kedua, pada umumnya adalah proyek yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan diprioritaskan untuk mendapat dukungan dana. Proyek-proyek prioritas tersebut disebut dengan Paket Investasi Prioritas (PIP).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa upaya penentuan prioritas proyek oleh kepala daerah di Indonesia masih belum menggunakan metode yang rasional dan hanya mengandalkan kewenangan penguasa. Dengan adanya tools ini diharapkan proyek-proyek infrastruktur yang ada di pemerintah kota dapat ditentukan secara partisipatif, dipertanggungjawabkan dan memenuhi keinginan masyarakat.

Address

Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-3
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH Kav. 178A
Menteng Dalam - Jakarta Selatan 12870

(021) 8312087

(021) 8312196

urdi@urdi.org | Quick Contact | Location Map