Perubahan iklim yang terjadi karena tingginya emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari industrialisasi telah menjadi isu global dan perlu ditangani oleh seluruh negara. Melalui Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang telah disampaikan kepada UNFCCC September 2015, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim dengan menetapkan visi mewujudkan ketangguhan iklim negara kepulauan dan berkontribusi untuk mencegah kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C. Kesepakatan Paris 2015 menegaskan perlunya Negara Pihak (Parties) melakukan proses review dan perubahan INDC menjadi NDC untuk mengakomodasi perkembangan baru yang secara efektif akan dilaksanakan pasca 2020. Proses perubahan INDC menjadi NDC tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kesepakatan internasional, namun menjadi kesempatan bagi pemerintah melakukan pembenahan ke dalam untuk memenuhi syarat-syarat pemungkin (enabling conditions) menuju perwujudan visi di atas. Untuk itu, diperlukan ketelusuran (traceability) INDC dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca dan mewujudkan ketangguhan iklim melalui ketahanan pangan, air dan energi. Tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan kerangka analisis ketelusuran INDC dikaitkan kebijakan, rencana dan program (KRP) untuk sektor-sektor utama penyumbang emisi, antara lain pertanian, kehutanan dan energi. Kerangka analisis dikembangkan dengan melihat keterkaitan hulu-hilir sistem kebijakan dan mempertimbangkan realitas pasar dan konsumsi yang sulit dikendalikan. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui (i) desk-study terhadap KRP sektor-sektor penyumbang emisi, (ii) wawancara dan pengamatan lapangan, dan (iii) penyelenggaraan forum pembelajaran bersama (shared learning forum) yang mempertemukan praktisi lapangan dan pengambil kebijakan. Hasil analisis dinamika kebijakan menunjukkan terjadinya kesenjangan antara target yang ditetapkan dalam INDC/NDC dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) sektor-sektor penyumbang emisi GRK. Di tingkat tapak, terdapat praktek-praktek cerdas (smart practices) yang dilakukan masyarakat untuk penanganan dan pengendalian perubahan iklim. Meskipun sebagian besar prakarsa masyarakat lebih merupakan upaya bertahan hidup, namun penting bagi pemerintah untuk menyusun peraturan perundangan dan kebijakan yang melindungi berbagai prakarsa masyarakat tersebut. Analisis dinamika kebijakan ini dapat bermanfaat untuk melihat persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang kompleks melibatkan multisektor, multiaktor dan multilevel.