News

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target nasional utama terkait pengelolaan sampah, yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah tahun 2025 serta 70% pengurangan sampah plastik laut pada 2025. Akan tetapi, berdasarkan laporan National Plastic Action Partnership (NPAP) berjudul “Mengurangi polusi plastik secara radikal di Indonesia: Rencana Aksi Multistakeholder”, dan data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), saat ini baru sekitar 39% – 54% sampah di Indonesia yang telah terkelola dengan baik. Hal ini mengakibatkan sekitar 30 hingga 40 juta ton sampah (3–4 juta di antaranya berupa sampah plastik) mencemari lingkungan setiap tahunnya. Selain itu, sekitar 40% – 45% TPS3R dan TPST tidak aktif atau tidak diketahui statusnya, dimana lembaga-lembaga pengelola berjuang membangun sistem yang berkelanjutan secara ekonomis. Secara bersamaan setiap tahunnya semakin banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saniter dan terkendali berubah menjadi fasilitas open dumping karena pendanaan yang tidak mencukupi. Pendanaan sistem persampahan yang tidak mencukupi, tata kelola yang tidak memadai, dan kurangnya kapasitas teknis untuk membangun dan mengoperasikan sistem persampahan secara berkelanjutan merupakan faktor utama yang mendasari rendahnya tingkat penanganan sampah di Indonesia. Sebuah kajian yang dilakukan selama 18 bulan telah berhasil mengidentifikasi akar penyebab dari dua tantangan utama yang disebutkan di awal, yakni tata kelola dan pendanaan persampahan.

Dalam rangka mengatasi tantangan utama tersebut, Kementerian Kooorinator Maritim dan Investasi dan Alliance to End Plastic Waste (AEPW) memprakarasai Program Bersih Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target-target pengelolaan sampah nasional dengan membangun sistem persampahan yang komprehensif. Pada tanggal 18 Mei 2022, program secara resmi telah diluncurkan secara nasional. Kabupaten Malang terpilih sebagai lokasi pertama penerapan Program Bersih Indonesia. Guna mengatasi tantangan tata kelola persampahan yang belum memadai, Program Bersih Indonesia bermaksud mendorong penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Persampahan di Kabupaten Malang.

BLUD pelayanan persampahan sebagai lembaga baru diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan meningkatkan pengelolaan sampah baik pada daerah yang sudah terlayani maupun yang belum terlayani. Sebagai langkah awal, Urban and Regional Development Institute (URDI) dengan dukungan Program Bersih Indonesia melakukan kajian mengenai kebijakan dan tata kelola pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang. Kegiatan Kabupaten Malang Policy and Governance Study (Kajian Kebijakan dan Tata Kelola Persampahan Kabupaten Malang) penting untuk dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, hingga operasionalisasi BLUD pelayanan persampahan di Kabupaten Malang dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung penyusunan strategi pengembangan BLUD Pelayanan Persampahan di Kabupaten Malang, URDI mencoba menelaah bagaimana kesiapan regulasi persampahan dan efektivitas pelaksanaannya, serta bagaimana persepsi para pemangku kepentingan kunci untuk mendukung sistem BLUD Pelayanan Persampahan di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam kajian ini, dirumuskanlah  serangkaian rekomendasi untuk: (a) mengatasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan tidak memotivasi pemerintah desa dalam menyusun peratuarn pengelolaan sampah, (b) efektivitas pelaksanaan peraturan termasuk kendala yang dihadapi dan (c) kesenjangan (gap) antara peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dengan peraturan yang ada saat ini. Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk proses dan langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk mengembangkan BLUD Pelayanan Persampahan.

Dokumentasi:

Bapak Wahyu Mulyana menyampaikan Materi Pada FGD Program Bersih Indonesia

Sesi FGD dengan OPD Kabupaten Malang pada 21 Juli 2022 di Kantor Bupati Malang

Sesi FGD dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Read more

Negara hadir dan membangun dari pinggiran, salah satunya dengan memperkuat penghormatan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, hingga mereka merasakan kemerdekaan dalam menjaga, melindungi dan mengelola wilayah adatnya. Pulau Papua menjadi bagian dari hukum adat yang diakui di Indonesia melalui Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu wujud pelibatan Masyarakat Hukum Adat diwujudkan dengan membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.

Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) secara substansi memberikan banyak kemudahan perizinan berusaha berbasis lahan. Pemanfaatan hutan adat dan tanah ulayat untuk kepentingan investasi dan pembangunan dapat menjadi ancaman di wilayah Papua dari pelaksanaan UUCK. Oleh karena itu, kebijakan, strategi, dan program pemerintah serta aturan turunan UU CK dan UU Otonomi Khusus (Otsus) agar mendukung Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat menjadi hal menarik untuk didiskusikan dalam konteks mengupayakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting dalam operasionalisasi proses pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua dan Papua Barat. Untuk mendapatkan pengakuan, masyarakat adat harus berurusan dengan para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, termasuk DPRD, melalui proses politik dalam pembentukan peraturan daerah (perda) mengenai pengakuan masyarakat adat. Setelah itu, pemerintah daerah perlu membentuk kelembagaan khusus, seperti Panitia Masyarakat Hukum Adat atau tim kajian, yang bertugas mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat adat. Dengan mempertimbangkan peran strategis pemerintah daerah tersebut, penting untuk diidentifikasi apa saja peluang dan tantangan terkait pengakuan dan perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Papua dan Papua Barat, khususnya setelah terbitnya aturan turunan UUCK dan UU Otsus yang terbaru.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam UUCK dan UU Otsus untuk mendukung pembangunan Papua dan Papua Barat yang inklusif dan berkelanjutan. Sasarannya adalah teridentifikasinya kebijakan, strategi, dan program dan aturan turunan UU CK dan UU Otsus dalam mendukung Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, khususnya di Papua dan Papua Barat; dan teridentifikasinya peluang dan tantangan terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam UU CK dan UU Otsus untuk mendukung pembangunan Papua dan Papua Barat yang inklusif dan berkelanjutan.

Narasumber dalam diskusi ini adalah M. Adli Abdullah selaku Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Bidang Hukum Adat, dan Charlie D. Heatubun selaku Kepala Bappelitbangda Provinsi Papua Barat.

Hasil dari diskusi ini adalah:

1. Omnibus law tentang UU Cipta Kerja menegaskan pengakuan hukum formal masyarakat hukum adat sebelum negara melindungi mereka. Pengaruh Omnibus law terhadap norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat hukum adat dikategorikan sebagai perubahan yang signifikan dan masih adanya regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat hukum adat. Hal ini memperkuat UU Otsus yang menyatakan “Usaha ekonomi di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, menjamin kepastian hukum bagi para pengusaha, dan melestarikan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan. dengan Peraturan Daerah Khusus”.
2. Pengakuan masyarakat hukum adat yang meliputi hak tenurial dan hak tradisional, serta wilayah adat oleh Pemerintah Daerah tidak menjamin hak dan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya (tanah, air, dan hutan). ) karena masih ada regulasi lain yang menghambat pelaksanaannya – adanya dualisme regulasi antara Permendagri dan Permen LH.
3. Proses yang kompleks (administratif, teknis, dan sosial) pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah menjadi tantangan besar karena sangat membutuhkan banyak dukungan sumber daya.

Read more